Akhirnya Pimpinan Panitia Khusus RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (Pansus PPILN) berhasil ditetapkan  setelah berlangsung cukup alot dalam rapat pansus yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Rabu Sore (24/10) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Pansus menetapkan Budi Supriyanto (F-PG) sebagai Ketua Pansus, dan tiga  Wakil Ketua yakni Erwin Moeslimin Singajuru (F-PDIP), Nova Riyanti Yusuf (F-PD), dan Soepriyatno (F-Gerindra). Pansus menjadwalkan akan memulai pembahasan RUU PPILN pada masa sidang berikutnya.

Pada saat tersebut, Tantowi Yahya dari Partai Golkar mewakili Budi Supriyanto yang berhalangan hadir, menerima palu kepemimpinan Pansus PPILN dari pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Anggota Pansus PPILN Poempida Hidayatullah (Frakasi Partai Golkar) menginformasikan,bahwa pembahasan RUU ini akan dilakukan pada pertengahan November mendatang seusai masa reses DPR berakhir.

Menurutnya, berbagai hal akan dibahas oleh pansus yang beranggotakan 30 anggota dewan ini, terutama pada sisi perlindungan TKI yang menjadi nyawa pada RUU tersebut. 

“Selain soal perlindungan,  dewan  akan berupaya memperjelas peran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),”papar Poempi.

Ia menambahkan, bahwa  selama ini ada kesan tarik-menarik wewenang di lapangan dari kedua institusi tersebut. Terkait hal itu, Pansus akan mencari solusinya lewat produk UU ini nantinya.

“Secara pribadi,  saya ingin Kemenakertrans lebih berperan sebagai pengambil kebijakan, sementara BNP2TKI sebagai pelaksana di lapangan,” tegasnya.(sc), foto : wahyu/parle/hr.